SKRIPSI: IMPLIKASI KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

IMPLIKASI KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

 (Studi Kasus Bobolnya Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)

 SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

                                                                                                                      

Oleh :

ABDUL QADIR JAILANI

060210025

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LHOKSEUMAWE

2011

IMPLIKASI KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

 (Studi Kasus Bobolnya Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)

Oleh:

ABDUL QADIR JAILANI

060210025

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 18 Januari 2011

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing Utama FAUZI, S.Sos., MA NIP: 1968 0506 2002 1210 02

Pembimbing Pendamping NUR HAFNI, S.Sos., MPA NIP: 1982 0615 2006 0420 01

PENGUJI :

1.  TI AISYAH, S.Sos., MSP     :     (                      )

2.  FERIZALDI, SE., M.Si        :     (                      )

Bukit Indah, 27 Januari 2011

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Malikussaleh

Dekan,

FAUZI, S.Sos., MA

NIP: 1968 0506 2002 1210 02

SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

          Nama                                 : Abdul Qadir Jailani

          Nim                                    : 060210025

          Jurusan/Program Studi        : Ilmu Administrasi Negara

          Fakultas                             : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

          Perguruan Tinggi                 : Universitas Malikussaleh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan orisinil belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi  dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Bukit Indah, 27 Januari 2011

Yang Menyatakan,

ABDUL QADIR JAILANI

NIM: 060210025

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba mengkaji implikasi korupsi yang menyebabkan defisitnya anggaran Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2010 pasca bobolnya kas daerah pada Bank Mandiri Cabang Jelambar, Jakarta  Barat, terhadap pembangunan daerah, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengatasi defisitnya anggaran daerah tahun 2010. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Keseluruhan data yang didapat dianalisis dengan cara direduksi (reduction), kemudian disajikan (display) agar mudah dipahami dan ditemukan kesimpulannya (conclution). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi korupsi yang menyebabkan defisitnya anggaran daerah tahun 2010 pasca bobolnya kas daerah pada Bank Mandiri Cabang Jelambar, Jakarta Barat, menimbulkan dampak yang sangat kontraproduktif terhadap pembangunan daerah, yaitu tingkat pencapaian program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 menjadi tidak maksimal; pemangkasan sejumlah program dan kegiatan pembangunan daerah yang sebelumnya termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) murni tahun 2010 pasca ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK – P) tahun 2010; dan terjadi pengurangan plafon anggaran program dan kegiatan pembangunan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengatasi defisit anggaran tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi birokrasi berupa penyederhanaan jumlah dinas dan lembaga teknis daerah menjadi 16 dinas dan 13 lembaga teknis dari 19 dinas dan 13 lembaga teknis daerah sebelumnya; menunda pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang sifatnya bukan rutin dan yang sifatnya berhubungan dengan pihak ketiga; mencari pendapatan tambahan dari Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk menutupi plafon anggaran pada pos anggaran Sekretariat Daerah dalam program penyelenggaraan pemerintahan mukim gampong; tidak merekrut pegawai formasi tahun 2010 karena dikhawatirkan akan membebani APBK menjadi bertambah defisit; serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah seperti dana bagi hasil pajak.